Formalisme Islam tampak meggabungkan penafsiran literal atas kitab suci. Sama-sama menekankan skriptuakisme tradisional di satu pihak, dan di pihak lain menekankan kecenderungan fundamentalis yang menekankan konsep skriptual Islam, walaupun bukan dalam pengertian konsep-konsep syariah dapat di pahami secara tradisional. Beberapa unsur dari formalisme Islam dapat terlihat misalnya dalam ide-ide intelektual universalis.

Universalisme Islam mendukung pandangan bahwa hakikat Islam adalah universal dan menyeluruh. Pemikir-pemikir universal cenderung menekankan kedaulatan ilahi dalam prinsip tauhid yang menurut mereka membantu membebaskan manusia dari kekuasaan-kekuasaan non-ilahi.

Arus Substantivistik

Menekankan keniscayaan adanya lembaga-lembaga sebagai badan formal untuk melaksanakan prinsip-prinsip Islam merupakan sifat dasar dari formalisme Islam. Dalam wilayah politik arus ini mengajukan suatu lembaga politik Islam tertentu. Karena itu ia bertentangan dengan arus yang cenderung menekankan pentingnya tingkat makna substansial sambil menolak bentuk-bentuk pemikiran formalstik. Karena itu arus ini dapat disebut Substantivistik”.

Istilah ini dimaksudkan untuk menunjukkan orientasi politik mereka yang menekankan tuntutan manifestasi substansial nilai-nilai Islam dalam aktivitas politik, bukan sekadar manifestasinya yang formal, baik dalam ide-ide maupun kelembagaannya. Bagi pendukung orientasi ini yang lebih adalah eksistensi intrinsik ajaran-ajaran Islam dalam arena politik Indonesia, dan untuk mendorong Islamisasi perlu dilakuikan kulturalisasi, yaitu penyiapan landasan budaya, menuju terwujudnya masyarakat modern.

Ini memberikan alasan mendasar bagi kaum substantivis, bahwa dalam perspektif sejarah, kulturasi budaya yang beragam, dan Islam hanya salah satu di antaranya. Agar Islam memenangkan kompetisi ni, islamisasi, menurut kaum substantivis, harus mengambil bentuk kulturasi, bukan politisasi; gerakan-gerakan Islam harus menjadi utamanya gerakan budaya dari pada gerakan politik.Pandangan ini telah di terima oleh banyak organisasi Islam, terutama Muhammadiyah dan NU, ketika mereka menarik diri dari arena politik praktis formal. Ini di mulai oleh Muhammadiyah tahun 1971 dan diikuti oleh NU tahun 1984. Tindakan kedua ormas inimencerminkan pandangan mereka bahwa kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi , pendidikan dan budaya lebih penting untuk mencapai cita-cita akhir mereka.

Gagasan bagi penekanan islamisasi budaya telah diperjuangkan oleh mereka yang dikenal sebagai pemikir-pemikir indigenis ( pemikir yang menekankan pentingnya memperhatikan unsur-unsur pribumi atau lokal dalam memahami Islam ), yang telah berupaya memperhatikan Islam bagi budaya nasional Indonesia, yang membedakan secara jelas antara Islam dan budaya.

Slogan Nurcholis Majid “Islam yes, partai Islam no” dan pandangannya tenytang Islam sebagai faktor komplementer bukanlah titik pangkal pikirannya, tapi lebih sebagai catatan kesimpulan dari renungannya atas Islam dan Historisitas umat Islam di Indonesia. Nurcholis Majid selanjutnya menjelaskan bahwa menegakkan demokratisasi yang dipandangnya sebagai proses dinamis yang cukup memungkinkan terbentuknya suatu masyarakat yang mendekati demokrasi, merupakan suatu keharusan. Ini menurutnya, mensyaratkan adanya suatu gentlemen’s agreement yang melampaui primordialisme keagamaan ataupun kultural.

Arus Fundamentalis

Selain dari mainstream formalistik dan substantivistik tersebut terdapat mainstream ketiga yang bertentangan dengan diametral. Mainstream ini cenderung mengangkat kembali sendi-sendi Islam kedalam realitas politik sekarang. Mainstream ini, yang disebut fundamentalis”. Kemunculan fundamentalisme Islam di Indonesia dipengaruhi oleh sebagian faktor internasional, yakni perkembangan Fundamentalisme Islam di dunia Islam, dan oleh dinamika dialektis internal dalam politik Islam Indonesia itu sendiri. Ketidak mampuan dan ketidak efektifan gerakan-gerakan Islam dihadapan rezim yang melakukan depolitisasi atas Islam melahirkan kelompok penentang dalam masyarakat Islam atas Indonesia. Sejarah Islam orde baru telah menyaksikan kemunculan sejumlah kelompok sempalan, termasuk Islam jamaah di Jawa Timur.

Kemenyeluruhan (totalitarianisme) Islam membentuk risalah Islam (risalat islamiyyah) yang terdiri tidak hanya dari sistem ibadah tapi juga prinsip-prinsip aqidah, syariah, dan jalan hidup (nizam). Kemenyeluruhan Islam, dengan demikian, tidak memisahkan yang sakral dari tang profan. Sejauh menyangkut organisasi politik, ide-ide di atas punya konsekwensi logis terhadap penolakan setiap sistem yang tidak islami atau yang anti tauhid,apakah itu kapitalisme, sekularisme, materialisme, komunisme, dan juga setiap sistem pribumi. Kalangan fundamentalis menjelaskan bahwa Islam terdiri dari dasar-dasar imperatif bagi “aksi”, suatu ide yang keluar dari karakteristik transformatif dari Islam dan pembelaannya yang nyata bagi orang-orang “lemah dan dilemahkan” (mustd’afin). Ide tentang sifat transformatif Islam dikemukakannya dari elaborasi atas sejumlah ayat-ayat al-Qur’an, terutama ayat-ayat yang menyatakan bahwa misi Islam adalah mentransformasi masyarakat dari kegelapan (al-zulumat) menuju terang (al-nur).

Gambaran Singkat Negara Malaysia.

            Malaysia adalah salah satu negara muslim di kawasan Asia Tenggara, dengan ibu kota Kuala Lumpur, terletak di semenanjung Malaka serta sebagian Kalimantan Utara. Luas wilayahnya sekitar 333.647 km² dengan jumlah penduduk kurang lebih 18.239.000.[1] Mayoritas penduduknya adalah muslim (53 %), Cina 35 % dan India 10 %. Bahasa resmi adalah bahasa Melayu dan agama Islam merupakan agama resmi di Malaysia. Malaysia merupakan kerajaan federal yang terdiri dari tiga belas negara bagian yang meliputi daerah semenanjung Malaka, yakni Johor, Malak, Pahang, Negeri Sembilan, Selangor, Perak, Trengganu, Kelantan, Penang, Kedah, dan Perlis yang terletak di Malaysia Barat dan Malaysia Timur yang terdiri Sabah dan Serawak yang terletak di Kalimantan bagian utara. Federasi ini terbentuk pada tanggal 16 September 1963. Kepala negara  Malaysia adalah seorang raja dengan gelar “Yang Dipertuan Agung”.[2] Federasi Malaysia adalah sebuah monarki konstitusional. Kepala negara persekutuan Malaysia adalah Yang di-Pertuan Agong, biasa disebut Raja Malaysia. Yang di-Pertuan Agong dipilih dari dan oleh sembilan Sultan Negeri-Negeri Malaya, untuk menjabat selama lima tahun secara bergiliran; empat pemimpin negeri lainnya, yang bergelar Gubernur, tidak turut serta di dalam pemilihan.[3]

Pemerintahan berada di tangan Perdana Menteri yang berhak membentuk Kabinet. Jika dilihat dari sejarah, maka kedatangan Islam dan proses Islamisasi berlangsung melalui jalur perdagangan atas peranan para pedagang muslim dan muballig dari Arab dan Gujarat. Proses Islamisasi ini berjalan baik dengan berdirinya kerajaan Islam yang pertama di Semenanjung Malaka yaitu kerajaan Islam Kalantan  (pertengahan abad ke-12). Pada abad ke-15  kerajaan Islam Malaka berdiri dengan rajanya yang pertama adalah Parameswara Iskandar Syah, yang memeluk islam pada tahun 1414 M  dengan gelar Sultan Muhammad Syah. Kerajaan ini tercatat sebagai kerajaan pertama di Malaysia yang memiliki undang-undang tertulis yang disebut dengan “Undang-Undang Malaka”.[4]

Hukum Islam Periode Melayu.

            Kedatangan Islam ke Malaysia tidak berbeda dengan kedatangan Islam ke Indonesia, yaitu melalui Selat Malaka. Selat Malaka merupakan jalur perdagangan laut yang sudah lama dilayari oleh pedagang-pedagang Arab, Parsi, dan India. Sebagai sebuah lintasan perdagangan tentu telah terjadi kontak antara kaum pendatang, yaitu para pedagang, dengan bumi putra. Tentang waktu kedatangan Islam ke Malaysia, berikut daerah yang pertama disentuh Islam, dan tokoh pembawanya masih terus dalam pengkajian. Sebagaimana diketahui secara umum, sebelum Islam datang ke tanah Melayu, orang-orang Melayu adalah penganut animisme, hinduisme, dan budhiesme. Namun sejak kedatangannya, islam secara berangsur-angsur mulai diyakini dan diterima sebagai agama baru oleh masyarakat Melayu Nusantara. Raja malaka Sultan Muhammad Syah, adalah orang pertama di kesultanan itu yang memeluk agama Islam, selanjutnya ia memerintahkan segenap warganya baik yang berkedudukan tinggi maupun rendah untuk menjadi muslim. Peran Malaka yang begitu penting dalam upaya islamisasi mungkin terjadi setelah Sultan Muzaffar Shah (berkuasa tahun 1450) menyatakan Islam sebagai agama resmi kerajaan Melaka. Melaka dikenal sebagai pusat kegiatan dakwah, Qadhi dan ahli fiqh mempunyai kedudukan yang sama dengan pembesar negara yang lain. Mesjid menjadi tumpuan umat Islam terutama pada bulan Ramadhan. Sejak periode awal di Malaysia, islam telah mempunyai ikatan yang erat dengan politik dan masyarakat Melayu. Islam bagi orang Melayu, bukan hanya sebatas keyakinan, tetapi juga telah menjadi identitas mereka, dan menjadi dasar kebudayaan Melayu. Pakaian tradisional Melayu, misalnya telah disesuaikan dengan apa yang dianjurkan oleh Islam. Berbaju kurung dan rok panjang bagi wanita yang disertai oleh tutup kepala dengan maksud untuk menutup aurat. Di sepanjang sejarah, asosiasi yang sangat erat antara Islam dengan kebudayaan dan identitas Melayu ini merupakan sesuatu yang diterima secara umum. “sejak membuang kepercayaan animisme dan memeluk Islam selama masa kerajaan Malaka (abad XV), bangsa Melayu tak pernah berubah agama”. Pengaruh Islam pun berakar dalam pada berbagai dimensi kehidupan Melayu. Selain itu, hukum yang diberlakukan di berbagai kesultanan Melayu seperti Malaka, Johor, Pahang, kedah, dan kesultanan lainnya di Malaysia adalah hukum yang bernafaskan syaria’t Islam. R.O Winstedt mengatakan bahwa Malaka adalah kerajaan Melayu pertama yang menyusun perundangan yang mempunyai unsur-unsur syari’at Islam. Berikutnya, kesultanan lainnya di Malaya juga merumuskan kitab hukum yang isinya merujuk kepada kitab Hukum Kanun Malaka. Dengan demikian dapat dibayangkan bahwa hukum yang diberlakukan di kesultanan-kesultanan tersebut, juga adalah hukum yang sebagian isinya berlandaskan pada ajaran Islam.

Hukum Islam periode Penjajahan Inggris di Malaysia.

            Pada tahun 1511 Malaka jatuh ke tangan Portugis, sejak saat itu Malaka mengalami zaman kegelapan dalam berbagai bidang, yaitu pendidikan, politik, ekonomi, budaya dan agama. Penaklukan Malaka oleh Portugis ini dipandang sebagian sejarawan tidak hanya bermotifkan ekonomi atau politik, tetapi juga tidak terlepas dari motif agama. Jelaslah, Malaka di bawah kekuasaan Portugis, tidak membantu perkembangan agama dan pendidikan. Tetapi tahun 1641 Portugis mampu dikalahkan Belanda, karena jajahan Belanda tidak mentolerir penguasa melayu melanggengkan adat istiadat mereka, maka pada akhirnya Belanda jatuh ke tangan Inggris tahun 1975, tahun 1874 Inggris membuat perjanjian Pangkor, yang isinya Inggris berjanji tidak akan ikut campur dalam urusan-urusan yang menyangkut adat istiadat dan agama orang melayu. Hanya saja, kolonial Inggris dengan kebijakan dan peraturan yang diberlakukannya kepada bangsa Melayu, telah menjauhkan bangsa Melayu dari agama Islam. Penjajahan Melayu oleh Inggris telah menyebabkan melemahnya nilai-nilai islam yang telah meresap dalam tatanan masyarakat tradisional Melayu.

Penjajahan itu tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi dan politik saja, tetapi termasuk juga penjajahan pikiran dan kebudayaan. Kolonial Inggris membuat pemisahan yang jelas antara agama dan negara. Pelaksanaan hukum Islam di negara-negara bagian Malaysia sebelum kemerdekaan sekarang telah berubah di bawah pengaruh Inggris. Inggris menggantikan sistem hukum Islam dengan sistem hukum yang sesuai dengan keinginannya. Sistem pemerintahan Islam yang disebut kesultanan juga mengalami kemunduran akibatnya tidak lagi mampu memainkan perannya sebagai pelindung penyebaran agama Islam sebagaimana yang pernah terjadi sebelumnya. Sepanjang masa penjajahan tersebut Dunia Melayu mengalami “westernisasi”(pembaratan) dan “deislamisasi” sekaligus, yaitu (hilangnya pengaruh Islam).

Konsolidasi imperium Inggris di Melayu menjelang abad ke-20 juga menyokong pembentukan negara-negara yang memusat dan sebuah perekonomian kapitalis yang memusat pada pemberdayaan pertanian dan industri pertambangan. Perkembangan ini menimbulkan dampak yang menonjol terhadap organisasi kehidupan keagamaan dan pola hubungan antara negara-negara Melayu dan komunitas muslim . Pada periode tradisional, Sultan merupakan pejabat agama dan politik yang tertinggi, dan melambangkan corak Muslim masyarakat Melayu. Sekalipun demikian, mereka hanya sedikit memiliki peranan aktual administrasi hukum, pendidikan, dan peribadatan muslim. Ulama pedesaan merupakan perwakilan Islam yang terpenting, mereka menyelenggarakan peribadatan, mengajarkan do’a-do’a Islam, memimpin pelaksanaan upacara perkawinan dan kematian, dan menyelesaikan berbagai perselisihan, mengobati penyakit, mengelola kekayaan komunal, dan mengumpulkan pajak islam (zakat).

Hukum Islam di Malaysia setelah kemerdekaan.

            Malaysia adalah salah satu negara anggota ASEAN yang merdeka pada tanggal 31 Agustus 1957 dari tangan Inggris dengan nama Persekutuan Tanah Melayu, kemudian pada tahun 1963, berubah namanya menjadi Malaysia termasuk di dalamnya Sabah, Serawak, dan Singapura. Dua tahun berikutnya, Singapura terpisah dari Malaysia. Malaysia memiliki tiga belas buah negara bagian yang disebut negeri dan dua buah wilayah persekutuan. Ketiga belas negeri tersebut adalah: Kelantan, Trengganu, Pahang, Johor, Malaka, Negeri Sembilan, Selangor, Perak, Kedah, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, dan Serawak. Sementara, dua wilayah persekutuan adalah Kuala Lumpur ibukota negara Malaysia dan Labuah yang terletak di Sabah, Malaysia Timur. Berdasarkan UUD Malaysia sejak merdeka 31 Agustus 1957, Islam merupakan agama resmi negara, walaupun agama-agama lain tetap dijamin. Di Malaysia penduduknya terdiri dari beragam etnis dan agama. Sensus nasional tahun 2000 mencatat etnis Melayu berjumlah 65,1 % dari seluruh jumlah penduduk, meningkat 4,5 % selama sepuluh tahun terakhir. Sisanya terdiri dari 26 % Cina, menurun dari 28,1 % di tahun 1990, sisanya dari etnis lain.

Kedudukan Hukum Islam di Malaysia dapat kita lihat dari beberapa segi :

1. Posisi Islam dalam Konstitusi (UU) Negara Malaysia. Malaysia terdiri dari masyarakat plural dengan keragaman penduduknya, akan tetapi citra dan nuansa Islam sangat menonjol terutama dalam sistem politik dan pemerintahan. Salah satu faktor penting lainnya yang turut memperkuat pengaruh, citra dan nuansa Islam tersebut terkait erat dengan posisi Islam dalam konstitusi negara ini. Dalam konstitusi Malaysia, Islam diakui sebagai agama resmi negara. Pasal 3 ayat 1 menegaskan “Islam is the religion of the federation, but other religions may be peace and harmony in any part of the federation” Islam adalah agama federasi namun pada saat yang sama, konstitusi (UU) memberikan kebebasan beragama kepada komunitas non-muslim. Mereka berhak menjalankan agama mereka, memiliki kekayaan, mendirikan sekolah-sekolah agama, mengurusi perkara-perkara mereka sendiri. Pengakuan konstitusi bahwa agama Islam merupakan agama resmi negara tidak memberi ruang kuasa yang luas untuk melaksanakan undang-undang berdasarkan Islam, bahkan konstitusi tetap menjadi undang-undang tertinggi federal dan setiap undang-undang hendaklah disesuaikan dengan ketentuan konstitusi. Terlepas dari keterbatasan implikasi dari ketentuan Konstitusi Malaysia tentang posisi Islam sebagai agama resmi negara, yang jelas pengakuan negara atas Islam sebagai agama resmi negara turut mendukung menguatnya Islam di Malaysia.
2. Kebijakan Pemerintah setelah kerusuhan etnis tahun 1969 Malaysia menyuguhkan suatu pengalaman Islami yang unik. Malaysia adalah sebuah masyarakat multietnik dan multiagama, namun mempunyai kekuatan politik dan budaya yang dominan. Sejak periode awal, Islam mempunyai ikatan erat dengan politik dan masyarakat. Islam merupakan sumber legitimasi bagi para Sultan yang memegang peran sebagai pemimpin agama, pembela iman, dan pelindung hukum Islam, sekaligus pendidikan dan nilai-nilai adat. Suatu ciri khas dalam perkembangan politik Malaysia adalah peran Islam dalam politik Melayu. Malaysia merupakan federasi negara-negara bagian, sebuah pemerintahan yang resmi bersifat pluralitas dengan Islam sebagai agama resmi. Pluralisme dan hubungan agama dengan indetitas nasional Melayu menjadi isu politik ketika Malaysia tengah berjuang merebut kemerdekaan pada periode pasca-Perang Dunia II. Usulan awal Inggris bagi Serikat Melayu bersatu dengan kesamaan hak warga negara bagi semua orang ditolak oleh bangsa Melayu, yang mengkhawatirkan pertumbuhan populasi, kekuatan ekonomi, serta pengaruh komunitas Cina dan India, yang telah menikmati tingkat ekonomi dan pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan kaum muslim Melayu. Ketegangan-ketegangan internal yang diakibatkan oleh dikotomi etnik dalam masyarakat Malaysia meledak pada tahun 1969. Kerusuhan etnik antara orang-orang Melayu dan Cina di Kuala Lumpur menandai titik balik dalam politik Malaysia. Sementara kaum muslimin melayu, yang kebanyakan tinggal di pedesaan dan bertani. Komunitas-komunitas Cina dan India yang berbasis kota meraih kemakmuran dan menonjol dibidang ekonomi dan pendidikan. Ketegangan ekonomi Malaysia akibat adanya kesenjangan yang begitu besar dan semakin terasa kehadirannya, dan meningkatnya kehidupan orang-orang asing itu, menyulut kerusuhan anti Cina pada tanggal 13 Mei 1969. Tragedi ini meruapakan suatu peristiwa sejarah yang tak dapat dilupakan begitu saja oleh bangsa Melayu, terutama pemerintah. Peristiwa ini membuat pemerintah dan pimpinan-pimpinan UMNO sadar akan pentingnya memperjuangkan nasib dan peningkatan bagsa Melayu, mengembalikan kepercayaan Melayu pada UMNO serta mewujudkan keadilan sosio-ekonomi bagi etnis Melayu demi stabilitas dan keamanan negara. Dari sisi politik nasional, dampak langsung tragedi 13 Mei menyebabkan terbentuknya Barisan Nasional (Nation Front) yang turut dianggotai PAS, sehingga tidak ada lagi organisasi Islam yang memainkan peranan sebagai “watchdog”terhadap sistem pemerintahan. Bila tragedi 13 Mei 1969 menjadi suatu peristiwa sejarah yang tak dapat dilupakan begitu saja oleh bangsa Melayu, hal yang sama juga dirasakan oleh pemerintahan UMNO. Mengomentari berbagai kebijakan pemerintah yang pro-Melayu setelah kerusuhan etnis itu Zainah Anwar mengatakan: Kalau insiden 13 Mei 1969 adalah situasi krisis yang menjadi kontak awal bagi perpalingan ke Islam, maka lingkup luas kebijaksanaan yang diambil pemerintah menyusul peristiwa itu hanyalah menyiram minyak ke dalam kobaran api kebangkitan Islam. Dengan demikian, tragedi 13 Mei 1969 adalah momen menentukan dalam politi Melayu, yang menandai titik balik dalam politik Malaysia serta titik paling menentukan bagi terjadinya perubahan radikal dalam prioritas kebijakan pemerintah yang secara khusus berkonsekuensi pada peningkatan kesadara Islam di kalangan Muslim Malaysia. Pada dekade 1970 dan 1980-an kebangkitan Islam di Malaysia semakin terasa dimana perpaduan antara kepentingan agama, ekonomi dan kebudayaan saling berbarengan. Pada saat itu pemerintah menjalankan program reformasi ekonomi dengan sasaran meningkatkan usaha orang-orang Melayu dan penduduk bumi putra. Meskipun fokus utama program itu adalah pembangunan sosio-ekonomi Melayu, promosi bahasa dan nilai-nilai budaya melayu semakin memperkokoh ikatan agama dan etnik. Proses yang bertumpuh pada bahasa Melayu, sejarah, kebudayaan, dan agama, memperkuat solidaritas Melayu. Nasionalisme Melayu dan Islam merupakan unsur terpenting dalam identitas budaya Melayu, hal ini menjadi kekuatan ideologi dan politik yang besar. Sebagaimana diketahui sejak kemerdekaannya dari Inggris pada tanggal 16 September 1963, pemerintahan dikuasai oleh Barisan Nasional sebuah koalisi beberapa partai diantaranya yang terkuat adalah UMNO (United Malaya National Organization), yang memimpin Front Nasional menikmati politik graduasi serta memasukkan secara selektif nilai-nilai keislaman ke dalam kebijakan pemerintah dan tetap menjunjung tinggi konsitusi Malaysia. Peranan politik Islam di Malaysia lebih tampak sekitar tahun 1980-an PAS, yang setiap kampaye politiknya menyerukan untuk membentuk negara Islam dan memperjuangkan terwujudnya sebuah masyarakat dan pemerintahan yang terlaksana di dalamnya nilai-nilai Islam, hukum-hukum menuju keridhaan Allah, mempertahankan kesucian Islam, serta kemerdekaan dan kedaulatan negara. Para pemimpin PAS juga sering mengemukan visi dan misinya tentang sebuah negara Islam Malaysia yang menerapkan hukum Islam berdasarkan Alquran dan Sunnah Nabi. Karena visi dan misinya itulah, PAS mendapat cap sebagai partai Islam fundamentalis bahkan kelompok garis keras Islam. Partai ini banyak mendapat dukungan dari masyarakat yang dinominasi oleh orang-orang muslim seperti di Kelantan, Trengganu, Kedah dan Perlis. Sekalipun sebelumnya Malaysia telah mempunyai sejumlah organisasi terkemuka, namun perkembangan politik pasca 1961 memunculkan organisasi Islam yang mengacu bukan hanya pada usaha untuk mengislamkan orang-orang non muslim, melainkan juga menyuruh kepada orang-orang muslim sendiri untuk lebih taat menjalankan ajaran agama. Orginisasi tersebut adalah Darul Arqam yang didirikan pada tahun 1968 oleh Ustasd Ashaari Muhammad dimana menekankan pentingnya membangun suatu masyarakat Islam sebelum mendirikan negara Islam. Sementara itu, garakan dakwah terkemuka dan yang paling efektif dan berhasil secara politis pada 1970-an dan awal 1980-an adalah Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM). Berdiri pada tahun 1971-1972 merupakan hasil pergumulan berbagai peristiwa, isu, dan kepedulian untuk memupuk semangat kebangkitan agama pada umumnya dan memobilisasi pemuda pada khususnya. Di bawah kepemimpinan kharismatik salah seorang pendirinya, Anwar Ibrahim (1974-1982).[5]
3. Impelmentasi Penerapan Hukum Islam di Malaysia.

Upaya melaksanakan hukum Islam selain bidang ibadah dan kekeluargaan (perkawinan, perceraian, kewarisan) di negara-negara Asia Tenggara saat ini merupakan fenomena kultural umat yang latar belakangnya dapat dilihat dari berbagia segi. Diantaranya ialah bahwa hukum Islam telah menjadi hukum yang hidup di dalam masyarakat yang beragama Islam di Asia Tenggara, karena hukum Islam berkembang bersamaan dengan masuknya Islam di kawasan ini. Sebagai hukum yang hidup yang inheren dalam kehidupan umat Islam, maka hukum Islam telah menjadi bagian dari kehidupan umat, sehingga hukum Islam tidak lagi dirasakan sebagai norma-norma hukum yang dipaksakan dari luar diri masing-masing pemeluknya.[6]

Jika diamati, maka implementasi hukum Islam di Malaysia, tampak dari kodifikasi yang dilakukan yang telah melewati tiga fase, masing-masing periode Melayu, penjajahan Inggris, serta fase kemerdekaan. Kodifikasi hukum paling awal termuat dalam prasasti  Trengganu yang di tulis dalam aksara Jawi, memuat daftar singkat mengenai sepuluh aturan dan bagi siapa yang melangarnya akan mendapat hukuman. Selain kodifikasi hukum tersebut, juga terdapat buku aturan hukum yang singkat, salah satu diantaranya adalah Risalah Hukum Kanun atau buku Hukum Singkat Malaka yang memuat aturan Hukum Perdata dan Pidana  Islam.[7]

Dalam bidang perdata meliputi,:

1. Pertunangan, nikah cerai, membatalkan nikah atau perceraian.
2. Memberi harta benda atau tuntutan terhadap harta akibat perkara di atas.
3. Nafkah orang di bawah tanggungan, anak yang sah, penjagaan dan pemeliharaan anak.
4. Pemberian harta wakaf.
5. Perkara lain yang diberikan kuasa berdasarkan undang-undang.

Dalam persoalan pidana mengatur hal sebagai berikut:

1. Penganiayaan terhadap istri dan tidak patuh terhadap suami.
2. Melakukan hubungan seks yang tidak normal.
3. Penyalah-gunaan minuman keras.
4. Kesalahan terhadap anak angkat.
5. Kesalahan-kesalahan lain yang telah diatur lebih jauh dalam undang-undang.

---

[1] Ibid, Ensiklopedi Islam...77

[2] Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedia Islam (Cet. III; Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1991), 138.

[3] http://id.wikipedia.org/wiki/Malaysia.

[4] Ibid, Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedia Islam, Cet. III….138

[5] http://agushairi.blogspot.com/2010/09/hukum-islam-di-malaysia.html.

[6] Tebba, Sudirman, Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya (Cet. I; Bandung: t.p., 1993), 13

[7] Ibid., 103-105

Biografi Abu Bakar.

Ø  Bersal dari suku Quraisy.

Ø  Seorang pedagang.

Ø  Orang yang pertama masuk islam.

Ø  Selalu percaya dengan apa yang di dakwakan Nabi serta tidak pernah berbohong “as-Shiddiq”.

Ø  Orang yang berpendirian, beriman, setia, serta bijaksana.

Pembaiatan Abu Bakar.

Ø  Abu Bakar as-Shiddiq, Umar ibn al-Khattab, Abu Ubaidah ibn Jarrah (Muhajirin).

Ø  Saad ibn Ubaidah, Hubab ibn Munzir al-Anshari, Basyir ibn saad (Anshar).

Ø  Terjadi ketegangan di antara kaum Muhajirin dan Anshar saat Rasulullah wafat karena perebutan kepemimpinan.

Ø  Saad ibn Ubadah menganggap kaum Muhajirin hendak merebut kepemimpinan setelah wafatnya Rasulullah dan mengatakan bahwa pimpinan setelah Rasul hanya berhak bagi kaum Anshar karena kaum Anshar adalah buah hati Rasulullah.

Ø  Abu Ubaidah adalah orang yang mampu memberikan pencerahan yang akhirnya ketegangan antar umat Islam saat itu menjadi stabil.

Ø  Basyir ibn saad dari kalangan Anshar menerima perkataan Abu Ubaidah serta mengajak seluruh kaum Anshar untuk tidak saling membantah dan bertengkar.

Ø  Abu Bakar mencalonkan Umar ibn Khattab dan Abu Ubaidah ibn Jarrah sebagai pengganti Rasul tetapi akhirnya Basyir ibn saad dan Abu Ubaidah ibn Jarrah memba’iat Abu Bakar dan di susul oleh Umar ibn Khattab. Mereka memba’iat Abu Bakar karena beliau adalah seorang tokoh termulia di antara kalangan Muhajirin dan pengganti Rasul di dalam imamat shalat serta memandang bahwa shalat adalah sendi agama paling utama.

Pemurtadan pada masa Khalifah Abu Bakar.

Ø  Beberapa faktor kaum muslimin masuk Islam, diantaranya:

o   Takut di perangi tentara muslim.

o   Terpesona oleh kepribadian Rasulullah.

o   Ingin mendapatkan kedudukan dan harta rampasan.

Ø  Terjadi pembangkangan pada kedaulatan yang telah di tetapkan pemerintah serta penyelewengan dari akhidah agama yakni mengaku menjadi Nabi (Musailamah, al-Asad al Ansi, Thulaihah bin Khuwailid).

Peradaban Islam masa Abu Bakar.

Ø  Mampu menghimpun al-Qur’an.

Ø  Mengelolah zakat, infaq, sedekah, harta rampasan perang dan jizyah sebgai sumber pendapatan Baitul Mal.

Ø  Menunjuk seseorang untuk menjadi Khalifah setelah beliau.